Persoalan Keabsahan Surat Kuasa Khusus PT MHP Jadi Titik Krusial Perkara Lahan di PN Lahat
LAHAT, lensainnews.com – Perkara perdata sengketa lahan Nomor 35/Pdt.G/2026/PN.Lht yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Lahat memasuki babak perdebatan hukum yang krusial. Persoalan keabsahan surat kuasa khusus yang diajukan PT MHP (Tergugat I) menjadi sorotan utama, setelah kuasa hukum Penggugat menyoroti adanya perbedaan tanda tangan pemberi kuasa antara dokumen surat kuasa dengan data tanda tangan yang tercantum di paspor pihak terkait.
Isu ini pertama kali diangkat kuasa hukum Penggugat, Neko Ferlyno, S.H., pada agenda persidangan tanggal 27 Oktober 2026. Terhadap pertanyaan tersebut, kuasa hukum PT MHP telah mengajukan tanggapan berupa eksepsi yang dikirimkan secara resmi melalui sistem e‑Court PN Lahat.
Setelah mencermati keseluruhan materi eksepsi, Neko menyatakan pihak Penggugat menghormati hak Tergugat untuk menyampaikan keberatan. Meski begitu, setiap dalil yang diajukan harus didukung dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan majelis hakim.
“Ya, kami sudah melihat dan membaca eksepsi dari kuasa hukum Tergugat I. Itu hak mereka untuk memberikan jawaban. Namun tetap harus mempunyai dasar hukum yang jelas. Seperti pada bagian awal jawaban mereka, justru diakui terdapat perbedaan tanda tangan di surat kuasa dan paspor milik pemberi kuasa,” ujar Neko saat dikonfirmasi awak media lewat telepon, Selasa (10/11/2026).
Menurut Neko, alasan yang disampaikan pihak Tergugat bahwa perbedaan tanda tangan muncul karena perbedaan kepentingan penggunaan dokumen merupakan argumen yang harus diuji secara mendalam di ruang persidangan. Ia menegaskan surat kuasa khusus untuk beracara di pengadilan bukan sekadar dokumen administrasi internal perusahaan, melainkan instrumen hukum formal yang menjadi dasar sahnya seseorang mewakili badan hukum dalam proses persidangan.
Dalam penguatan argumennya, Neko merujuk dua yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu Nomor 1216 K/Pdt/2002 dan Nomor 3486 K/Pdt/2014. Ia juga mengaitkan persoalan autentisitas paspor dengan Pasal 1 angka 16 Undang‑Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ia meminta majelis hakim melakukan penilaian cermat terhadap autentisitas identitas pemberi kuasa sekaligus keabsahan surat kuasa khusus yang dipakai Tergugat I.
Pandangan senada disampaikan Nopi Anwar, S.H., kuasa hukum Penggugat lainnya. Ia menjelaskan surat kuasa yang diajukan pihak Penggugat sudah disusun secara rinci dan ditandatangani langsung oleh pemberi kuasa. Sebaliknya, surat kuasa milik PT MHP tercatat memiliki perbedaan tanda tangan dibandingkan data di paspor.
“Saya baru selesai membaca eksepsinya. Berkenaan surat kuasa kami, itu sudah jelas bukan untuk kepentingan umum. Semua terperinci secara detail, keabsahannya jelas ditandatangani langsung pemberi kuasa. Sedangkan surat kuasa Tergugat I jelas berbeda dari yang tertera di paspor milik pemberi kuasa PT MHP,” tegas Nopi.
Ia menyoroti penjelasan yang tertulis dalam eksepsi Tergugat yang memisahkan fungsi tanda tangan paspor untuk administrasi atau keuangan, sedangkan tanda tangan surat kuasa untuk keperluan operasional usaha. Menurutnya, pemisahan tersebut justru menimbulkan pertanyaan mendasar siapa pihak yang sebenarnya membuat dan bertanggung jawab atas tanda tangan pemberi kuasa di surat kuasa PT MHP.
“Perbedaan tanda tangan itu malah menjadi tanda tanya: siapa sebenarnya yang membuat atau bertanggung jawab atas tanda tangan pemberi kuasa dalam surat kuasa pihak Tergugat I?” tanyanya.
Selain itu, Kuasa hukum Penggugat Muhammad Yuwanra, S.H., juga turut menyoroti keraguan terhadap perbedaan tanda tangan tersebut. Meski disampaikan dengan nada santai, Yuwanra meminta majelis hakim tidak mengabaikan isu ini dan melakukan pemeriksaan sesuai hukum acara perdata yang berlaku.
“Kami berharap majelis hakim nantinya dapat bersikap tegas dalam menilai eksepsi Tergugat I ini,” ucap Yuwanra.
Poin tambahan disampaikan Kiki Kurniawan, S.H. Ia mempertanyakan waktu penerbitan surat pernyataan pendukung milik Tergugat yang tertanggal 30 Oktober 2026, atau tiga hari setelah persidangan tanggal 27 Oktober 2026 berlangsung. Menurutnya, dokumen pendukung semestinya sudah tersedia sebelum persidangan berjalan.
“Seharusnya surat pernyataan itu sudah ada sebelum dimulainya persidangan, bukan tertanggal 30 Oktober 2026. Kalau baru dibuat setelah sidang 27 Oktober, saya berharap majelis hakim pada sidang mendatang mempertimbangkan putusan sela,” ungkap Kiki.
Hingga kini, perbedaan tanda tangan serta waktu terbit surat pernyataan menjadi inti perdebatan hukum antara kedua belah pihak. Namun sah atau tidaknya surat kuasa khusus PT MHP sepenuhnya merupakan kewenangan majelis hakim PN Lahat setelah memeriksa keseluruhan dokumen, argumen para pihak, dan peraturan perundang‑undangan yang relevan.
(Mulyadi)






