Palembang Jadi Pusat Rakornas KI Se‑Indonesia, Dorong Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas
PALEMBANG, lensainnews.com - Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah, melainkan fondasi utama guna membangun kepercayaan masyarakat. Semangat itulah yang mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se‑Indonesia Tahun 2026 yang digelar di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Rabu (18/11/2026).
Mengusung tema “Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan, Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas”, Rakornas menjadi momentum memperkokoh komitmen seluruh badan publik guna menghadirkan pemerintahan yang terbuka, informatif, dan bertanggung jawab.
Ratusan perwakilan badan publik dari berbagai daerah di seluruh Indonesia hadir memenuhi forum tersebut. Pertemuan ini bukan hanya sekadar ajang koordinasi, melainkan ruang menyatukan langkah agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi dapat terpenuhi secara nyata.
Ketua Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, menegaskan bahwa Rakornas akan melahirkan sejumlah rekomendasi strategis sebagai pedoman penguatan keterbukaan informasi publik. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah agar berjalan transparan dan akuntabel.
“Kami akan menyusun dan menghasilkan rekomendasi yang kemudian bisa diperhatikan serta menjadi dasar pelaksanaan keterbukaan informasi publik demi mendukung keberhasilan kinerja pemerintah,” ujar Handoko Agung Saputro.
Menurut Handoko, kehadiran Kepala Badan Komunikasi Pemerintah serta dukungan Gubernur Sumatera Selatan menjadi dorongan penting bagi penguatan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan prinsip‑prinsip keterbukaan informasi. Ia berharap hasil Rakornas tidak berhenti hanya pada rumusan rekomendasi, melainkan dapat diterapkan secara konkret oleh seluruh badan publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Syahganda Nainggolan, menyoroti pentingnya merumuskan langkah‑langkah konkret guna memenuhi hak masyarakat atas informasi publik. Ia berharap Rakornas dan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) dapat menciptakan kesepahaman terkait jenis informasi yang harus disampaikan pemerintah kepada masyarakat, termasuk informasi dari jajaran kepolisian.
“Melalui Rakornas dan Rakornis ini, kami berharap dapat merumuskan langkah‑langkah pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik. Dengan demikian, pemerintah dapat menentukan informasi apa saja yang perlu disampaikan kepada masyarakat secara terbuka,” tutur Syahganda Nainggolan.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menekankan bahwa Komisi Informasi memiliki posisi strategis sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Keberadaan lembaga ini dinilai sangat penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak atas informasi sekaligus mendorong pemerintah semakin terbuka.
“Komisi Informasi ini memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Selama ini, masih banyak informasi yang belum tersampaikan secara terbuka kepada masyarakat,” kata Herman Deru.
Ia mendorong agar sosialisasi keterbukaan informasi terus diperluas. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa memperoleh informasi merupakan hak yang harus dilindungi, sedangkan pemerintah memiliki tanggung jawab menyediakan informasi secara jelas, transparan, dan mudah diakses.
Lebih dari sekadar agenda kelembagaan, Rakornas Komisi Informasi se‑Indonesia 2026 menjadi pengingat bahwa pemerintahan yang baik harus dibangun melalui keterbukaan, kejujuran, dan kepercayaan publik. Transparansi bukan hanya membuka akses informasi, melainkan menghadirkan pelayanan yang responsif serta menjadikan masyarakat bagian dari proses pembangunan.
Melalui penguatan keterbukaan informasi publik, pemerintah diharapkan semakin akuntabel, masyarakat semakin berdaya, dan kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan terus tumbuh sebagai fondasi menuju Indonesia Emas.
( Hendrik )






