Akses Warga Gandus Diputus Pembangunan Tol, Suara Rakyat Baru Didengar Setelah Demo ke Kantor Gubernur Sumsel
Palembang, lensainnews.com – Pembangunan jalan tol di wilayah Kecamatan Gandus, Kota Palembang, menuai kecaman keras dari masyarakat setempat. Proyek infrastruktur tersebut telah memutus satu-satunya akses jalan warga untuk bekerja dan berdagang, sehingga melumpuhkan roda perekonomian masyarakat. Ironisnya, kondisi ini dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi, sementara suara warga selama ini tak pernah digubris.
Akses jalan yang ditutup merupakan urat nadi kehidupan warga Gandus. Setiap hari jalan tersebut digunakan masyarakat untuk menuju tempat kerja, mengangkut hasil dagangan, hingga memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sejak akses itu ditutup akibat pembangunan tol, warga terpaksa memutar jauh dengan biaya tinggi, bahkan sebagian kehilangan mata pencaharian.
Warga menilai pembangunan jalan tol dilakukan secara sepihak dan tidak berkeadilan. Tidak adanya jalan alternatif yang layak sebelum akses utama ditutup menunjukkan abainya negara terhadap hak dasar masyarakat. Padahal, pembangunan seharusnya menghadirkan kesejahteraan, bukan justru menciptakan penderitaan baru.
Selama berbulan-bulan, warga mengaku telah menyampaikan aspirasi dan keluhan melalui berbagai pihak. Namun, tidak satu pun menghasilkan solusi konkret. Aspirasi rakyat seolah tenggelam di balik kepentingan proyek besar, sementara dampak sosial dan ekonomi terus dirasakan masyarakat di tingkat paling bawah.
Merasa hak-haknya diinjak dan suara rakyat terus diabaikan, warga Gandus bersama kuasa hukum akhirnya menggelar aksi demonstrasi ke Kantor Gubernur Sumatera Selatan pada hari kemarin. Aksi tersebut dipimpin langsung oleh kuasa hukum warga, Candra Sellu, sebagai bentuk tekanan konstitusional agar pemerintah membuka mata dan telinga terhadap penderitaan masyarakat.
Dalam orasinya, Candra Sellu menegaskan bahwa pembangunan jalan tol tidak boleh dijadikan dalih untuk merampas hak hidup warga. Menurutnya, negara wajib menjamin akses ekonomi masyarakat dan tidak boleh membiarkan rakyat menjadi korban proyek strategis nasional.
“Selama ini suara rakyat Gandus tidak pernah didengar. Jalan ini adalah satu-satunya akses mereka untuk mencari nafkah. Ketika akses itu diputus tanpa solusi, maka ini bukan lagi soal pembangunan, tapi soal pelanggaran hak-hak dasar warga,” tegasnya.
Aksi demonstrasi tersebut akhirnya memaksa pemerintah membuka ruang dialog. Gubernur Sumatera Selatan menerima audiensi perwakilan warga dan kuasa hukum untuk mendengarkan langsung dampak nyata pembangunan tol yang telah memutus akses ekonomi masyarakat Gandus.
Dalam audiensi tersebut, warga menegaskan bahwa mereka tidak anti pembangunan. Namun, mereka menolak pembangunan yang mengorbankan rakyat kecil. Warga mendesak pemerintah segera membuka kembali akses jalan atau menyediakan jalan alternatif yang layak, aman, dan fungsional sebelum proyek tol dilanjutkan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan warga dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Namun, warga menegaskan bahwa janji semata tidak cukup. Mereka menuntut langkah nyata dan terukur, karena menyangkut keberlangsungan hidup ratusan keluarga di Kecamatan Gandus.
Hingga kini, warga Gandus masih menunggu realisasi dari hasil audiensi tersebut. Mereka menegaskan akan terus melakukan upaya hukum dan aksi lanjutan apabila pemerintah kembali mengabaikan hak dan suara rakyat.
(Jimmy)
