Geruduk Kantor Walikota, AMPIBI Tuntut Pengusutan Dugaan Korupsi Empat Paket Proyek Setda Kota Palembang
Palembang, Lensainnews.com – Rabu, 18 November 2026 AMPIBI Datangi Kantor Walikota Palembang, Desak Pengusutan Dugaan Korupsi 4 Paket Proyek di Setda Kota Palembang
Aliansi Mahasiswa Pemuda Bersatu Indonesia (AMPIBI) kembali turun ke jalan sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Pada Rabu, 18 November 2026, AMPIBI menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Walikota Palembang dengan membawa sejumlah tuntutan terkait dugaan penyimpangan anggaran pada empat paket proyek di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2026.
Koordinator Aksi Akbar Nago mengatakan bahwa aksi ini bukan sekadar menyampaikan kritik, melainkan bentuk kontrol sosial agar setiap rupiah uang rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan menjadi ruang bagi praktik yang diduga merugikan keuangan negara.
AMPIBI menilai terdapat sejumlah paket kegiatan bernilai miliaran rupiah yang patut didalami oleh aparat penegak hukum, mulai dari belanja jasa tenaga kebersihan, belanja makanan dan minuman jamuan tamu, belanja makanan dan minuman rapat, hingga belanja sewa alat kantor dan perlengkapan lainnya. Seluruh kegiatan tersebut menurut AMPIBI perlu diperiksa secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.
Dalam aksi tersebut, AMPIBI menyampaikan empat tuntutan utama, yakni mendesak Kejaksaan Negeri Kota Palembang mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi pada empat paket proyek tersebut, memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk Sekretaris Daerah, Kabag Umum, PPK, PPTK, serta pihak penyedia apabila terdapat dasar hukum untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian menetapkan tersangka apabila alat bukti telah terpenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta meminta Walikota Palembang memberikan sanksi administratif kepada pejabat terkait apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Akbar Nago menegaskan bahwa masyarakat sudah terlalu sering disuguhi berbagai dugaan persoalan pengelolaan anggaran. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah menunjukkan komitmen nyata terhadap pemerintahan yang bersih dengan membuka seluruh proses penggunaan anggaran kepada publik dan mendukung penuh proses penegakan hukum.
«”Kami tidak ingin kasus-kasus dugaan penyimpangan anggaran hanya menjadi bahan pemberitaan tanpa penyelesaian. Jika memang tidak ada pelanggaran, buktikan secara terbuka. Namun apabila ditemukan bukti adanya tindak pidana, maka siapapun yang terlibat harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu,” tegas Akbar Nago.»
AMPIBI menegaskan akan terus mengawal perkembangan persoalan ini hingga ada kepastian hukum. Organisasi tersebut juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penggunaan anggaran daerah karena uang yang dikelola pemerintah berasal dari rakyat dan harus kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
“Berantas Korupsi, Selamatkan Uang Rakyat. Demi Palembang yang Lebih Baik dan Bersih.” (Redaksi)






