Bupati Sumenep Komisi Informasi Harus Hadir di Tingkat Kabupaten Agar Masyarakat Daerah Bisa Akses Informasi Publik

PALEMBANG, lensainnews.com – Peran Komisi Informasi (KI) dinilai sangat strategis untuk melindungi hak‑hak masyarakat mendapatkan akses keterbukaan informasi pelayanan publik. Melalui lembaga ini, masyarakat maupun insan media dapat menyampaikan aspirasi serta mengakses informasi program pemerintah ketika terhalang hambatan birokrasi di pemerintahan daerah.

Isu penting ini menjadi pusat diskusi dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Navotel Palembang, Rabu (18/11/2026). Para peserta forum menekankan urgensi perluasan keberadaan Komisi Informasi hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

Saat ini keberadaan Komisi Informasi di daerah masih sangat minim. Dari total sekitar 500 kabupaten se‑Indonesia, baru sekitar delapan kabupaten yang telah memiliki Komisi Informasi.

“Komisi Informasi itu levelnya seharusnya bukan hanya sekadar di provinsi, tetapi harus hadir di mayoritas kabupaten. Yang paling sering membutuhkan informasi adalah masyarakat yang berada di tingkat kabupaten, begitu pula dengan insan media yang rata‑rata banyak bertugas di daerah,” ujar Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo S.H., M.H.

Momentum penyelenggaraan forum tingkat provinsi di Palembang diharapkan menjadi pemicu percepatan pembentukan Komisi Informasi di kabupaten‑kota. Komitmen keterbukaan informasi publik dari pemerintah provinsi selaku tuan rumah kegiatan dinilai menjadi modal kuat untuk mewujudkan hal tersebut.

Pengalaman kepala daerah maupun gubernur yang pernah menjabat sebagai bupati menjadi nilai tambah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis transparansi. Dukungan penuh pemerintah provinsi menunjukkan kesiapan menerima masukan dari masyarakat, LSM, serta pelaku usaha.

Ke depan, Komisi Informasi diharapkan semakin dipercaya masyarakat luas dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung. Lembaga ini juga berperan sebagai fasilitator efektif bagi masyarakat sipil dan LSM yang berperan mengawasi jalannya kebijakan pemerintah daerah.

*( Hendrik )*