ZULFIKAR SH, MH: JIKA HGU PT GEMBALA TELAH DITERBITKAN, MASYARAKAT TANJUNG BARU SIAP TEMPUH JALUR HUKUM
BANYUASIN, LENSAINNEWS.COM – Polemik terkait dugaan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) baru PT Gembala menjadi perhatian masyarakat Desa Tanjung Baru, kecamatan Indralaya Utara kabupaten Ogan Ilir .Menyikapi persoalan tersebut, Tim Advokasi Gerindra Sumatera Selatan menyampaikan sejumlah langkah hukum dan kelembagaan yang akan ditempuh apabila benar pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Selatan telah menerbitkan HGU baru.
Hal tersebut disampaikan Zulfikar, SH., MH., selaku advokat Tim Advokasi Gerindra Sumsel, saat dikonfirmasi awak media, Senin (2/11/2026).
Zulfikar menjelaskan, apabila informasi penerbitan HGU tersebut benar, pihaknya menilai perlu dilakukan pemeriksaan terhadap dasar hukum serta kewenangan penerbitannya. Terlebih, menurut keterangannya, persoalan tersebut sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI.
“Kami ingin memastikan apakah penerbitan HGU tersebut sudah sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku, serta apakah telah memperhatikan hasil pembahasan dalam RDP Komisi II DPR RI,” ujarnya.
Lebih lanjut, Zulfikar menyampaikan tiga langkah yang direncanakan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Desa Tanjung Baru.
Pertama, masyarakat Desa Tanjung Baru akan meminta DPRD Provinsi Sumatera Selatan melalui komisi terkait untuk menindaklanjuti persoalan tersebut dan mendorong pembatalan penerbitan HGU baru apabila ditemukan dasar hukum dan alasan yang memenuhi ketentuan.
Kedua, masyarakat dapat menempuh jalur hukum dengan melaporkan pihak terkait kepada aparat penegak hukum apabila nantinya ditemukan bukti yang menunjukkan adanya dugaan pelampauan kewenangan oleh BPN Sumatera Selatan. Bukti-bukti tersebut, menurut Zulfikar, akan didukung dengan dokumen atau hasil pembahasan dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
Ketiga, Tim Advokasi Gerindra Sumsel berencana melayangkan surat resmi kepada Komisi II dan Komisi III DPR RI guna meminta perhatian serta tindak lanjut terhadap persoalan kewenangan BPN Sumsel. Pihaknya juga menyoroti dugaan tindakan intimidasi yang melibatkan aparat penegak hukum (APH), baik di lingkungan Polda Sumatera Selatan maupun Polres Ogan Ilir.
Menurut Zulfikar, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat Desa Tanjung Baru agar persoalan pertanahan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum, transparansi, serta pengawasan lembaga negara.
Ia juga menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan administrasi pertanahan harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan serta memperhatikan arahan pemerintah pusat.
“Demikian rencana langkah ke depan yang kami sampaikan. Kami berharap persoalan ini mendapat perhatian serius dari lembaga terkait dan dapat diselesaikan secara terbuka berdasarkan bukti serta aturan hukum yang berlaku,” tutup Zulfikar.
Masyarakat berharap pemerintah dan instansi terkait dapat memberikan penjelasan resmi mengenai status HGU PT Gembala, termasuk dasar penerbitan, kewenangan pejabat yang menerbitkan, serta tindak lanjut atas persoalan yang sebelumnya dibahas dalam RDP.
LENSAINNEWS.COM – Mengawal informasi, menyuarakan aspirasi masyarakat, dan menjunjung tinggi profesionalisme jurnalistik. (Mulyadi)






