ZULFIKAR, SH MH: TAMBANG BATUBARA DI SUMSEL HARUS DIPERIKSA MENYELURUH, TELUSURI DUGAAN BEKING DI BALIK PERIZINAN SUMATERA SELATAN,

SUMSEL, LENSAINNEWS.COM – Aktivitas pertambangan batubara di Kabupaten Lahat dan sejumlah kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Selatan menjadi sorotan. Pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh perusahaan tambang, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proses perizinan maupun pihak yang memberikan perlindungan, dinilai perlu dilakukan demi memastikan pengelolaan sumber daya alam benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Zulfikar, SH, MH, dari Lembaga Advokasi Gerindra Sumsel, saat dikonfirmasi awak media, Kamis (12/11/2026).

Dalam keterangannya, Zulfikar menegaskan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum harus berani melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan batubara di Sumatera Selatan. Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh hanya menyasar perusahaan sebagai pelaksana kegiatan tambang, tetapi juga harus menelusuri proses penerbitan perizinan serta pihak-pihak yang diduga menjadi beking di balik operasional perusahaan.

“Tambang batubara di Kabupaten Lahat dan kabupaten lainnya di Sumatera Selatan harus diperiksa semuanya. Siapa pun pemiliknya, baik yang diduga dimiliki pejabat di Indonesia maupun korporasi besar, harus tunduk pada aturan hukum. Jangan sampai ada pihak yang merasa kebal hukum,” tegas Zulfikar.
Ia juga menyoroti dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Menurutnya, keberadaan tambang seharusnya memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat, bukan justru meninggalkan persoalan lingkungan dan kesehatan.

“Kalau berbicara kesejahteraan masyarakat, apa yang benar-benar dirasakan warga? Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan debu yang beterbangan, udara yang tercemar, serta dampak lingkungan, sementara keuntungan pertambangan hanya dinikmati segelintir pihak,” ujarnya.
Zulfikar meminta agar seluruh proses perizinan pertambangan ditelusuri secara transparan, mulai dari penerbitan izin usaha pertambangan, pengawasan operasional, kewajiban reklamasi dan pascatambang, hingga kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perlindungan lingkungan hidup.
Ia menekankan, apabila ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan, aparat penegak hukum harus menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat tanpa pandang bulu, baik dari kalangan pengusaha, pejabat maupun pihak lainnya.

Menurutnya, kekayaan alam Sumatera Selatan merupakan sumber daya yang seharusnya dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan menjadi sumber keuntungan kelompok tertentu dengan mengorbankan lingkungan dan kehidupan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari eksploitasi sumber daya alam. Negara harus hadir, hukum harus ditegakkan, dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tutup Zulfikar. (Red)
LENSAINNEWS.COM – Mengawal informasi, menyuarakan kepentingan masyarakat.